Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna memperkuat asistensi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) bersama Perwakilan BPKP guna memvalidasi 3 pilar pengendalian fraud, penguatan budaya integritas, dan pengelolaan risiko korupsi pada perangkat daerah.
Sekretaris Daerah Boy Wijanarko membuka Rakerda PABPDSI dan Bimtek Pengawasan BPD se-Kabupaten Natuna di Ranai. Inspektorat Daerah menjadi pemateri utama dalam membekali BPD teknik pengawasan LKPJ dan mitigasi fraud di pemerintahan desa.
Pemkab Natuna melalui Auditor APIP Inspektorat menggelar bimbingan teknis penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi kepala desa, kaur keuangan, dan BPD se-Kecamatan Serasan guna meningkatkan kepatuhan pajak dan akuntabilitas realisasi APBDes.
Desa Sepempang berhasil mempertahankan predikat Desa Antikorupsi dengan skor 96 dari KPK RI. Inspektorat Natuna bersama Pemkab mendampingi Desa Limau Manis sebagai lokus replikasi perluasan 18 indikator integritas pengelolaan keuangan desa kepulauan.
Bupati Natuna Hj. Cen Sui Lan melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Gedung Sri Serindit. Inspektorat Daerah mengawal penandatanganan Pakta Integritas dan kepatuhan pelaporan e-LHKPN KPK RI guna memperkuat tata kelola ASN yang profesional dan berintegritas.
Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, meraih nilai 96 dengan kategori Istimewa dalam Penilaian Desa Percontohan Antikorupsi pada Selasa, 15 September 2026. Kegiatan penilaian berlangsung sejak pagi di Aula Pertemuan Desa Sepempang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kembali melakukan monitoring implementasi indikator Desa Antikorupsi di Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada Senin, 14 September 2026.
Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Tim Pendamping Kabupaten menggelar Rapat Koordinasi untuk mematangkan persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Desa Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut.
Pengawasan berbasis risiko bertumpu pada satu hal yang sering dianggap urusan teknis, yaitu mutu data.
Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna memperkuat sarana konsultasi, pengaduan, dan edukasi pengendalian gratifikasi.