Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan desa peran yang strategis dan sentral dalam pembangunan di daerah, [Selengkapnya ….]

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah bentuk transparansi para pejabat terhadap masyarakat dan negara. Tujuannya, untuk membuktikan [Selengkapnya ….]

Untuk Meningkatkan wawasan mengenai pengendalian gratifikasi dan meningkatkan integritas seluruh pegawai Inspektorat Daerah Natuna maka dilaksanakan sosialisasi pengendalian [Selengkapnya ….]

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah merumuskan tiga sasaran Reformasi Birokrasi yaitu : Birokrasi yang bersih dan akuntabel [Selengkapnya ….]

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei yang dilakukan terhadap institusi untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi, dengan memiliki [Selengkapnya ….]