Sejarah Singkat Inspektorat

Pemerintah kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam.

Berdasarkan undang undang tersebut, untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Natuna, sebagai bagian dari manajemen pemerintahan maka dibentuklah lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan dengan nomenklatur Badan Pengawas Daerah  sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2001 tentang  Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah dan Perubahan kedua Perda Nomor 26 Tahun 2005.

Mulai tahun tahun 2008  sesuai Perda Nomor 38 tahun 2008  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna,   dan melaui perubahan kedua  dengan Perda Nomor 5 tahun 2011, terakhir melalui Perda Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna. Badan Pengawas Daerah berubah nomenklatur  menjadi Inspektorat Kabupaten

Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.