NATUNA — Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, meraih nilai 96 dengan kategori Istimewa dalam Penilaian Desa Percontohan Antikorupsi pada Selasa, 15 September 2026. Kegiatan penilaian berlangsung sejak pagi di Aula Pertemuan Desa Sepempang. Penilaian Calon Desa Percontohan Antikorupsi Tahun 2026 tersebut dilaksanakan oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Tim Penilai terdiri atas enam orang. Tiga di antaranya adalah Editor Ahli Madya Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Said Karwadi Noprian, Wakil Kepala Satuan Tugas Desa Antikorupsi KPK Republik Indonesia Ariz Dedy Arham, dan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK Herlina Jeane Aldian. Tiga anggota lainnya adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Ikhwan Solihin, Inspektur Daerah Kabupaten Natuna Robertus L.S., S.H., M.H., CTIA, CGCAE, CTFAIA, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna Suhardi.
Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Natuna Jarmin, Tim KPK Republik Indonesia, Tim Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Natuna, instansi vertikal, kepala organisasi perangkat daerah, Camat dan unsur Kecamatan Bunguran Timur, Kepala Desa Sepempang beserta perangkat desa, serta tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat.
Jalan menuju penilaian lapangan
Penjajakan kandidat Desa Antikorupsi Tahun 2026 dimulai sejak Januari 2026. Pada Februari 2026, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk tim berdasarkan surat dari KPK untuk menjajaki dan memverifikasi kandidat di kabupaten dan kota. Lima kabupaten diminta mengusulkan tiga kandidat desa. Kabupaten Natuna mengusulkan Desa Sepempang, Desa Semedang di Kecamatan Bunguran Batubi, dan Desa Kelarik Utara di Kecamatan Bunguran Utara. Sesudah verifikasi dan observasi, Desa Sepempang ditetapkan sebagai kandidat yang mengikuti penilaian lapangan.
Sejak Juli hingga September 2026, Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan pendampingan kepada Pemerintah Desa Sepempang. Di luar pendampingan langsung itu, monitoring daring bersama KPK dilakukan sebanyak enam kali. Pemantauan KPK terhadap Desa Sepempang sendiri sudah berjalan sejak tahun 2024.
Ariz Dedy Arham menyampaikan bahwa kehadiran KPK pada kegiatan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan, penyuluhan, dan pendidikan antikorupsi. “Desa Antikorupsi bukanlah sebuah perlombaan. Walaupun di dalamnya terdapat angka dan nilai, program ini tidak berhenti pada perlombaan antardesa. Desa Antikorupsi merupakan sebuah refleksi, yaitu melihat kembali apa saja yang sudah kita lakukan dan apa yang masih perlu diperbaiki,” ujarnya.
Pada sambutan pembuka, Aris menyampaikan rencana kerja timnya. Dalam proses penilaian, Tim KPK akan melakukan pengecekan terhadap dokumen dan indikator yang sebelumnya telah dipenuhi melalui sistem digital. Tim juga akan melakukan wawancara dengan masyarakat dan perangkat Desa Sepempang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan desa serta penerapan nilai antikorupsi. “Kita bukan mencari kesalahan. Kita ingin melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki,” kata Aris.
Menurut Aris, sejak 2021 hingga 2025 sudah terdapat sekitar 250 desa yang menjadi Desa Percontohan Antikorupsi, namun tidak seluruhnya berhasil memenuhi standar yang ditetapkan. Dari lima desa yang menjadi sasaran penilaian di Provinsi Kepulauan Riau, Desa Sepempang disebut menunjukkan kesiapan yang cukup menonjol. “Desa ini menjadi salah satu desa yang paling siap untuk dilakukan penilaian dibandingkan desa lainnya,” ujarnya.
Said Karwadi Noprian menyampaikan catatan atas pemantauan timnya sebelum penilaian. “Selama kami melakukan monitoring, terlihat adanya komitmen yang kuat dari Kepala Desa Sepempang beserta perangkatnya, serta dukungan yang besar dari masyarakat,” ujarnya. Ia berharap tata kelola itu tetap terjaga sesudah pergantian kepemimpinan desa. “Kita berharap siapa pun kepala desa yang nantinya melanjutkan kepemimpinan di Desa Sepempang tetap memiliki komitmen yang sama untuk mempertahankan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas,” katanya.
Nilai meningkat menjadi 96
Ariz Dedy Arham sebelumnya menyampaikan bahwa hasil penilaian terakhir yang diterima Desa Sepempang berada pada angka 80. Sementara itu, nilai yang harus dicapai untuk dapat menjadi Desa Antikorupsi adalah di atas 90. Sesudah proses penilaian dan evaluasi terhadap berbagai indikator Desa Antikorupsi, capaian desa tersebut meningkat hingga memperoleh nilai 96 dan masuk kategori Istimewa.
Hasil penilaian indikator Desa Antikorupsi kemudian diserahkan kepada Kepala Desa Sepempang, Solihin, yang didampingi Wakil Bupati Natuna Jarmin. Bupati Natuna Cen Sui Lan memberikan apresiasi atas capaian tersebut sesudah menerima informasi mengenai hasil akhir penilaian dari Tim Penilai.
“Alhamdulillah, setelah mengikuti kegiatan penilaian dari pagi sampai sore bersama Tim Penilai, Desa Sepempang berhasil meraih nilai 96 dengan kategori Istimewa,” kata Jarmin. Ia menambahkan, “Prestasi ini merupakan hasil kerja keras, kekompakan, dan komitmen seluruh perangkat desa serta masyarakat. Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan desa demi terwujudnya masyarakat Natuna yang semakin maju dan sejahtera.”
Jarmin menempatkan desa sebagai titik awal pelayanan kepada masyarakat. “Desa adalah tempat pertama masyarakat mendapatkan pelayanan pemerintahan. Desa juga menjadi tempat berbagai program pembangunan dilaksanakan dan mengelola anggaran yang manfaatnya secara langsung dirasakan oleh masyarakat,” katanya. Ia juga mengingatkan agar pembenahan tidak berhenti pada agenda penilaian. “Jangan sampai kita membangun sistem hanya karena akan dinilai,” ujarnya.
Apabila masih ditemukan kekurangan, Tim KPK dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan memberikan saran serta rekomendasi sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan Desa Sepempang ke depan.
Penyaringan yang mendahuluinya
Sebelum ketiga desa itu sampai pada tahap provinsi, Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna lebih dahulu memantaunya sendiri. Hasilnya dituangkan pada Laporan Nomor 700.1.2.7/24/INSP.UP4/LHM/II/2026 tertanggal 18 Februari 2026, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 00028/ST/6.01.05.001/2026 tertanggal 4 Februari 2026.
Pemantauan itu berlangsung delapan hari kerja, yaitu 4 sampai 13 Februari 2026, dan menyasar ketiga desa yang diusulkan sekaligus.
Laporan tersebut menyebut ukuran yang dipakai. Indikator desa antikorupsi terdiri atas lima komponen, sembilan belas indikator, dan sembilan puluh dua bukti dukung. Angka terakhir itulah yang menjadi satuan kerja pemantauan, sebab tiap bukti diperiksa satu per satu.
Hasil pemenuhannya dicatat per desa. Desa Sepempang memenuhi delapan puluh lima dari sembilan puluh dua bukti dukung, Desa Kelarik Utara delapan puluh delapan, dan Desa Semedang delapan puluh sembilan.
Laporan menyebut empat sebab bukti yang belum terpenuhi, yaitu dokumen yang memang belum diperlukan sebagai bukti dukung, dokumen yang tidak dimiliki atau tidak ditampilkan, dokumen yang sifatnya tambahan, serta dokumen yang sudah ada tetapi perlu diperbarui.
Cara kerja pemantauannya pun disebut terang. Tim memantau langsung kelengkapan bukti di desa, memberi saran atas persoalan yang ditemukan, membimbing desa memenuhi bukti dukung, memantau pemenuhannya melalui penyimpanan daring bersama, serta memastikan bukti tersebut dimuat pada laman resmi desa.
Empat saran ditutupkan pada laporan itu, yaitu terus melengkapi berkas yang belum ada, melaksanakan pengadaan barang dan jasa desa sesuai Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2020, menyosialisasikan bukti dukung kepada seluruh perangkat desa, serta menerapkan isinya pada pelaksanaan tugas sehari-hari.
Membaca angka Februari itu berdampingan dengan hasil September memberi gambaran jarak yang ditempuh. Pada penyaringan awal Desa Sepempang justru memenuhi bukti dukung paling sedikit di antara ketiga desa, lalu pada penilaian lapangan tujuh bulan kemudian desa itu memperoleh nilai tertinggi berkategori istimewa.
Dasar hukum pemantauan itu juga panjang, mulai dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, sampai surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 3 Juni 2024 tentang perluasan percontohan desa antikorupsi dan surat Gubernur Kepulauan Riau tertanggal 26 Juli 2024 tentang usulan nama desa percontohan.
Rangkaian itu menunjukkan program ini bukan gagasan satu daerah. Usulan nama desa bergerak dari komisi ke provinsi, lalu ke kabupaten, sebelum akhirnya diperiksa di desanya sendiri.
Redaksi Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna