Inspektur Daerah Kabupaten Natuna, Robertus L.S., S.H., M.H., CTIA, CGCAE, CTFAIA, menegaskan bahwa dua kewajiban pelaporan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Nilai Survei Penilaian Integritas Kabupaten Natuna kini terdaftar sebagai salah satu dataset pada portal Satu Data Natuna. Dataset bernama Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) itu tercatat rilis pada 12 Maret 2026, dengan Inspektorat sebagai produsen datanya.
Data tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Natuna kini tersedia di portal Satu Data Natuna. Dataset bernama Peningkatan Kapabilitas APIP itu tercatat rilis pada 11 Maret 2026, dengan Inspektorat sebagai produsen datanya dan level sebagai satuannya.
Perkembangan tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Natuna kini dapat dibaca siapa saja melalui portal Satu Data Natuna. Dataset bernama Maturitas SPIP itu tercatat rilis pada 4 Maret 2026, dengan Inspektorat sebagai produsen datanya.
Pemerintah Kabupaten Natuna menyiapkan matriks tindak lanjut atas area perbaikan penyelenggaraan SPIP Tahun 2025.
Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 menjadi salah satu bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Natuna dalam memperkuat pencegahan korupsi.
Inspektorat Daerah kerap dibayangkan hanya sebagai pemeriksa yang datang di akhir. Gambaran itu tidak keliru, tetapi tidak lengkap. Daftar produk hukum yang menjadi rujukan kerjanya menunjukkan cakupan yang lebih luas, mulai dari perencanaan pengawasan sampai penanganan pengaduan.
Awal tahun merupakan masa dua kewajiban pelaporan bagi aparatur sipil negara berjalan bersamaan. Keduanya adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan, dan keduanya memiliki sistem serta batas waktu sendiri.
Workshop Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi menjadi langkah penguatan sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
Pemerintah Kabupaten Natuna menyosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2025 untuk menyamakan pemahaman perangkat daerah terhadap ketentuan yang berlaku.