LHKPN dan SPT Diperkuat sebagai Pilar Transparansi Aparatur di Natuna
Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna kembali menegaskan pentingnya kepatuhan LHKPN dan SPT Tahunan sebagai bagian dari transparansi aparatur.
Berita Pengawasan
Nilai Survei Penilaian Integritas Natuna Tersedia di Portal Satu Data
Portal Satu Data Natuna menyediakan data Survei Penilaian Integritas untuk mendukung akses masyarakat terhadap informasi pencegahan korupsi.
Data Kapabilitas APIP Natuna Diperbarui di Portal Satu Data
Informasi peningkatan kapabilitas APIP Kabupaten Natuna dipublikasikan melalui Portal Satu Data sebagai bagian dari keterbukaan data pembangunan.
Satu Data Natuna Publikasikan Perkembangan Maturitas SPIP
Portal Satu Data Natuna memuat perkembangan maturitas SPIP sebagai salah satu indikator penguatan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.
Pemkab Natuna Susun Tindak Lanjut Area Perbaikan SPIP Tahun 2025
Pemerintah Kabupaten Natuna menyiapkan matriks tindak lanjut atas area perbaikan penyelenggaraan SPIP Tahun 2025.
Hasil SPI 2025 Menjadi Bahan Perbaikan Integritas Pemerintah Kabupaten Natuna
Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 menjadi salah satu bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Natuna dalam memperkuat pencegahan korupsi.
Mengenal Peran Inspektorat Daerah sebagai Mitra Pengawasan Pemerintah
Inspektorat daerah bukan hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga memberikan konsultasi, peringatan dini, dan rekomendasi perbaikan tata kelola.
Inspektorat Natuna Dorong Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan
Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna memfasilitasi sosialisasi dan monitoring pelaporan LHKPN serta SPT Pajak Tahunan bagi aparatur yang berkewajiban.
Workshop IEPK Dorong Pengendalian Korupsi yang Lebih Terukur di Natuna
Workshop Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi menjadi langkah penguatan sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
Pemkab Natuna Sosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2025
Pemerintah Kabupaten Natuna menyosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2025 untuk menyamakan pemahaman perangkat daerah terhadap ketentuan yang berlaku.