NATUNA — Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi yang dirangkaikan dengan peninjauan proyek pengadaan barang dan jasa strategis.
Agenda 8–9 April 2026 menjadi ruang koordinasi untuk memetakan risiko, memperkuat perbaikan tata kelola, dan memastikan pengadaan barang/jasa strategis memberi manfaat yang akuntabel. Inspektorat berperan mengawal tindak lanjut bersama perangkat daerah.
Penguatan pencegahan korupsi menuntut kerja yang konsisten, bukan hanya pemenuhan dokumen. Kebijakan, pengendalian, budaya organisasi, dan tindak lanjut harus bergerak bersama agar risiko dapat dikenali lebih awal dan pelayanan publik tetap terlindungi.
Bagi masyarakat, penguatan ini penting karena tata kelola yang bersih memperbesar peluang anggaran dan program daerah mencapai tujuan yang semestinya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Informasi dan sumber
Naskah ini disusun berdasarkan sumber resmi dan dokumentasi kegiatan. Lihat sumber rujukan.
Redaksi Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna