NATUNA — Bimbingan teknis perluasan percontohan Desa Antikorupsi tingkat kabupaten se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 berlangsung pada Rabu, 3 Juni 2026, mulai pukul 08.30 WIB. Kegiatan itu diselenggarakan secara daring melalui Zoom.
Penyelenggaranya adalah Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktorat tersebut menangani penguatan keikutsertaan masyarakat, sehingga program desa antikorupsi memang berada pada lingkup kerjanya.
Bukti kegiatan pada arsip Inspektorat
Arsip Inspektorat Daerah menyimpan sertifikat kegiatan ini, dan isinya menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah bukan sekadar peserta. Sertifikat tersebut terbit dengan Nomor 800.1.12.8/13/INSP.UP4/VI/2026, memakai kode unit Inspektorat pada penomoran naskah dinasnya, serta ditandatangani Inspektur Daerah di Ranai pada 5 Juni 2026. Penomorannya pun taat asas, sebab kode bulan VI pada nomor itu cocok dengan tanggal penandatanganannya, dan keduanya berada pada bulan yang sama dengan pelaksanaan kegiatan. Dengan kata lain, pengakuan keikutsertaan peserta diterbitkan oleh pengawas internal daerah sendiri.
Sertifikat itu juga menegaskan keterangan waktu yang sebelumnya hanya bersandar pada pemberitaan. Kegiatan tercatat berlangsung pada Rabu, 3 Juni 2026, dengan bobot empat jam pelajaran. Angka itu menempatkan kegiatan tersebut sebagai pembekalan setengah hari, bukan pelatihan berhari-hari, sehingga sasarannya memang pengenalan indikator penilaian dan bukan pendalaman teknis yang panjang.
Dari Kabupaten Natuna, Desa Sepempang mengikuti kegiatan tersebut. Pada tahun 2026, desa itu dipercaya mewakili Kabupaten Natuna sebagai calon desa percontohan antikorupsi pada tingkat provinsi.
Keikutsertaannya tidak diwakilkan kepada satu orang. Pemerintah Desa Sepempang mengikutkan beberapa unsur kelembagaan desa sekaligus, yaitu unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, badan usaha milik desa bernama BUMDes Maju Jaya, serta Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga desa tersebut.
Pemberitaan resmi desa menyebut kehadiran seluruh unsur kelembagaan itu sebagai langkah bersama menuju tata kelola pemerintahan desa yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan berintegritas.
Susunan peserta tersebut sejalan dengan cara penilaian desa antikorupsi. Penilaian tidak hanya menyentuh kantor desa, melainkan juga badan permusyawaratan, badan usaha milik desa, dan lembaga kemasyarakatan, sehingga pembekalannya pun perlu menjangkau keempatnya.
Tiga puluh dua peserta dari lima satuan
Terdapat 32 sertifikat pada arsip tersebut, dan seluruhnya memuat keterangan jabatan serta unit asal peserta. Keterangan itu mengoreksi gambaran yang muncul dari pemberitaan, yang seolah menempatkan kegiatan ini sebagai urusan satu desa saja. Pesertanya berasal dari lima satuan sekaligus.
Desa Sepempang mengirim peserta terbanyak, yaitu 18 orang. Susunannya menjangkau hampir seluruh kelembagaan desa, mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, dan perangkat desa lainnya. Badan Permusyawaratan Desa ikut lengkap melalui ketua, wakil, sekretaris, dan anggotanya. Unsur kemasyarakatan hadir melalui Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, ketua rukun warga, kader pemberdayaan masyarakat, tokoh pemuda, dan kepala sekolah kelompok bermain di desa tersebut.
Inspektorat Daerah menyertakan enam peserta, yaitu Inspektur Pembantu III, dua auditor madya, satu auditor terampil, satu pejabat pengawas urusan pemerintahan di daerah ahli muda, dan satu penata layanan operasional. Dinas Komunikasi dan Informatika menyertakan empat peserta dari bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, bidang penyelenggaraan pemerintahan elektronik, serta jabatan teknis kebijakan dan pranata komputer. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyertakan dua peserta, salah satunya kepala bidang yang membina administrasi pemerintahan desa. BUMDes Maju Jaya Desa Sepempang menyertakan dua peserta, yaitu direktur utama dan sekretarisnya.
Sertifikat sebagai jejak yang dapat diuji
Pembekalan seperti ini mudah menguap bila tidak meninggalkan berkas. Sertifikat bernomor menjadikannya sebaliknya. Pada saat penilaian berlangsung, Desa Sepempang tidak perlu bersandar pada ingatan atau pada tangkapan layar pertemuan daring untuk menunjukkan bahwa perangkatnya sudah dibekali, sebab berkasnya bernomor dan bertanggal.
Karena penomorannya memakai kode unit Inspektorat Daerah, berkas itu juga tersimpan pada arsip pemerintah daerah sendiri. Keterangan kegiatan dapat diambil kembali tanpa harus meminta kepada penyelenggara di pusat. Kumpulan sertifikat itu pula yang memungkinkan sebaran peserta diperiksa, dan dari pemeriksaan itulah diketahui bahwa kegiatan ini diikuti lima satuan, bukan satu desa saja.
Mengapa susunan pesertanya seperti itu
Susunan tersebut mengikuti cara kerja penilaian desa antikorupsi. Penilaian menyentuh lima komponen, dan tidak satu pun di antaranya dapat dipenuhi kantor desa sendirian. Karena itu pembekalannya mengundang pihak yang kelak menjadi objek penilaian sekaligus pihak yang akan mendampingi.
Kehadiran enam orang dari Inspektorat Daerah menempatkan pengawas internal pada posisi pendamping, bukan pemeriksa yang baru datang di akhir. Berkas kegiatan ini tersimpan pada arsip Inspektorat Pembantu Wilayah III, dan Inspektur Pembantu III termasuk peserta yang menerima sertifikat. Adapun auditor dan pejabat pengawas urusan pemerintahan di daerah adalah pihak yang nantinya memeriksa pengelolaan keuangan desa. Dengan mengikuti pembekalan yang sama, keduanya memakai rujukan indikator yang sama dengan aparatur desa yang diperiksanya.
Kehadiran empat orang dari Dinas Komunikasi dan Informatika menjelaskan bagian yang sering luput. Sebagian indikator desa antikorupsi menyangkut keterbukaan informasi, yaitu tersedianya papan informasi, laman desa, dan saluran bagi warga untuk bertanya. Bagian itu bertumpu pada dukungan teknis dinas tersebut, sehingga pembekalannya perlu diikuti bersama, bukan diteruskan belakangan sebagai permintaan bantuan.
Adapun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan pembina administrasi pemerintahan desa. Keikutsertaan kepala bidang yang menangani urusan itu menempatkan pembinaan rutin dan penilaian antikorupsi pada satu jalur, sehingga desa tidak menerima dua arahan yang berbeda dari dua pintu.
Kata perluasan pada nama kegiatan menandakan tahapnya. Program desa antikorupsi tidak berhenti pada desa yang sudah ditetapkan, melainkan diperluas ke desa lain, dengan desa terdahulu menjadi rujukan bagi desa berikutnya.
Di Kabupaten Natuna, desa terdahulu itu adalah Desa Limau Manis di Kecamatan Bunguran Timur Laut. Desa tersebut meraih nilai 94 dengan kategori istimewa dan menjadi desa percontohan pada penilaian tahun 2023.
Rangkaian pada tahun 2026 kemudian berjalan pada dua desa sekaligus. Desa Limau Manis menjalani monitoring untuk mempertahankan predikatnya, sedangkan Desa Sepempang menjalani penilaian sebagai calon desa percontohan yang baru.
Bimbingan teknis ini juga tidak hanya menyasar Natuna. Rangkaian yang sama berjalan pada kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Riau pada hari berikutnya. Pemberitaan RRI mencatat pelaksanaan bagi Kabupaten Lingga berlangsung pada 4 Juni 2026, juga secara daring.
Pemberitaan tersebut menyebut tiga hal yang ditekankan pada pembekalan, yaitu penguatan pemahaman aparatur mengenai prinsip tata kelola yang baik, pencegahan korupsi pada keuangan desa dan pelayanan publik, serta keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan.
Ketiganya menggambarkan cakupan yang lebih luas daripada urusan administrasi. Keuangan desa memang menjadi sorotan, tetapi pelayanan publik dan pengawasan oleh warga ikut dinilai, sehingga desa antikorupsi tidak diukur dari kerapian laporan semata.
Bimbingan teknis pada Juni itu menempati posisi di awal rangkaian tersebut. Pembekalan diberikan lebih dahulu, sehingga aparatur desa mengetahui indikator yang akan dinilai jauh sebelum tim penilai datang ke lapangan.
Bentuk daring juga memberi keuntungan tersendiri bagi daerah kepulauan. Aparatur desa tidak perlu menempuh perjalanan laut atau udara untuk mengikuti pembekalan tingkat provinsi, dan biaya yang biasanya terpakai untuk perjalanan dapat dialihkan ke keperluan lain.
Bagi warga desa, program ini menyentuh hal yang dekat dengan keseharian. Yang dinilai antara lain keterbukaan penggunaan dana desa, mutu pelayanan di kantor desa, dan tersedianya ruang bagi warga untuk bertanya maupun menyampaikan keberatan.
Karena itu keikutsertaan BUMDes dan Tim Penggerak PKK pada pembekalan bukan pelengkap. Keduanya berhadapan langsung dengan warga, yaitu pada urusan usaha desa dan pada kegiatan kemasyarakatan, sehingga keduanya ikut menentukan hasil penilaian desa tersebut.
Redaksi Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna