NATUNA — Inspektur Daerah Kabupaten Natuna, Robertus L.S., S.H., M.H., CTIA, CGCAE, CTFAIA, menegaskan bahwa dua kewajiban pelaporan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Dua kewajiban itu adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan.
Menurut Robertus, LHKPN berperan sebagai instrumen kontrol terhadap kekayaan pejabat negara. Melalui laporan tersebut, potensi peningkatan harta yang tidak wajar dapat dideteksi sejak dini. Keterbukaan LHKPN juga memberikan ruang bagi publik untuk ikut mengawasi integritas pejabat.
Pada sisi yang lain, pelaporan SPT Tahunan merupakan bentuk kepatuhan ASN sebagai wajib pajak sekaligus sebagai aparatur negara. Data yang tercantum di dalam SPT dapat dipakai untuk memverifikasi penghasilan. Data tersebut juga dapat disinkronkan dengan LHKPN guna mencegah potensi penyimpangan.
Robertus menyebutkan tingkat kepatuhan ASN di Kabupaten Natuna dalam melaporkan SPT Tahunan tergolong tinggi. Pemberitaan tersebut mencatat bahwa keadaan itu tidak terlepas dari kerja sama pemerintah daerah dengan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Ranai. Bentuk kerja sama yang disebut adalah program pendampingan seperti Pojok Pajak dan asistensi e-filing.
Robertus juga menyebut program Pekan Panutan. “Selain itu, pemerintah daerah juga rutin melaksanakan program Pekan Panutan, di mana pimpinan daerah memberikan contoh dengan melaporkan SPT lebih awal serta memberikan penghargaan kepada OPD yang paling cepat menyelesaikan pelaporan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu, 1 April 2026.
Untuk pelaporan LHKPN, ia menilai tingkat kepatuhan pejabat daerah di Natuna juga cukup baik. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum 2024 disebut telah menyampaikan LHKPN sebelum pelantikan.
Pemberitaan yang sama menyebut tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN secara nasional berada pada kisaran tinggi, yakni sekitar 96 hingga 98 persen. Sumber tidak menyebutkan asal angka tersebut dan tidak menyebutkan tahun acuannya. Untuk Kabupaten Natuna sendiri, sumber tidak menyebut angka dalam bentuk persentase, baik untuk SPT maupun untuk LHKPN.
Dari sisi kecenderungan, kepatuhan ASN dalam pelaporan SPT maupun LHKPN disebut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan itu dikaitkan dengan peran aktif Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan, serta dengan kerja sama bersama otoritas pajak dalam memberikan edukasi dan pendampingan.
Robertus menjelaskan mekanisme pelaporan LHKPN dilakukan melalui sistem elektronik e-LHKPN yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tahapannya berjalan mulai dari registrasi hingga verifikasi data. Adapun pelaporan SPT dilakukan secara daring melalui sistem e-filing Direktorat Jenderal Pajak.
Dalam hal pengawasan, pemerintah daerah melakukan koordinasi lintas sektor. OPD memantau kepatuhan pegawai di unit masing-masing, sementara Inspektorat melakukan evaluasi dan pembinaan. KP2KP Ranai turut memberikan pendampingan teknis kepada ASN. “Meski belum ada sistem monitoring khusus berbasis aplikasi daerah, pengawasan tetap berjalan melalui sistem nasional DJP Online, monitoring internal OPD, serta pendampingan langsung dari petugas pajak,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ASN yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dapat dikenai sanksi. Untuk LHKPN, sanksinya berupa teguran hingga penundaan promosi jabatan. Untuk SPT Tahunan, sanksinya dapat berupa denda administrasi serta teguran dari otoritas pajak.
Pemerintah Kabupaten Natuna sendiri tidak menetapkan target persentase khusus. Meski begitu, secara implisit pemerintah daerah mendorong seluruh ASN agar patuh melaporkan kewajibannya tepat waktu. Dorongan tersebut ditempuh melalui berbagai program pembinaan dan sosialisasi.
Integritas juga diurus melalui penunjukan orang
Kewajiban pelaporan itu tidak berdiri sendiri. Arsip Inspektorat Daerah memuat lampiran keputusan Bupati Natuna yang menetapkan tim penghubung penguatan integritas pada unit kerja, atau yang disebut liaison officer.
Daftar tersebut mencakup 47 unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, terdiri atas 20 dinas, 17 kecamatan, 6 badan, 2 satuan pada sekretariat, serta satuan polisi pamong praja. Inspektorat Daerah termasuk salah satu unit yang menempatkan anggotanya, sehingga pengawas internal berada pada susunan yang sama dengan unit yang diawasinya.
Tiap unit kerja menunjuk satu orang sebagai anggota tim. Jabatan yang ditunjuk umumnya sekretaris unit atau kepala bidang, yaitu jabatan yang memegang urusan ketatausahaan dan kepegawaian pada unitnya masing-masing.
Pilihan jabatan itu masuk akal bila dikaitkan dengan kewajiban pelaporan. Data siapa saja yang wajib melaporkan harta kekayaan maupun surat pemberitahuan tahunan berada pada urusan kepegawaian unit, bukan pada pimpinannya.
Mengapa penanggung jawab di tiap unit menentukan
Kedua kewajiban pelaporan tersebut bersifat perorangan, sedangkan pemantauannya bersifat kelembagaan. Pergeseran sifat dari perorangan menjadi kelembagaan itulah yang kerap menjadi titik lemahnya.
Tanpa penanggung jawab pada tiap unit, pemantauan dari satu pusat hanya dapat berjalan melalui surat. Surat yang sampai ke meja pimpinan belum tentu sampai ke pegawai yang bersangkutan, dan keterlambatan seseorang baru ketahuan ketika batas waktunya sudah lewat.
Dengan adanya penghubung pada tiap unit, pemantauan memiliki lawan bicara yang tetap. Pertanyaan mengenai siapa yang belum melapor dapat dijawab pada tingkat unit, dan jawabannya tidak perlu menunggu pengumpulan dari pusat.
Tujuh belas kecamatan, dan jaraknya nyata
Satu angka pada daftar itu layak diperhatikan tersendiri. Dari 47 unit kerja yang menempatkan penghubung, sebanyak 17 di antaranya merupakan kecamatan.
Kecamatan di Kabupaten Natuna tersebar pada pulau-pulau yang dipisahkan laut, dan perjalanan antarpulau bergantung pada jadwal serta cuaca. Keadaan itu membuat pemantauan tatap muka tidak dapat diandalkan sebagai cara utama.
Pada kabupaten yang wilayahnya menyatu, pegawai yang belum melapor masih dapat didatangi dalam sehari. Pada kabupaten kepulauan, kunjungan semacam itu menuntut biaya dan waktu yang tidak sebanding dengan keperluannya.
Karena itu penunjukan penghubung pada tiap kecamatan bukan sekadar pelengkap susunan. Penghubung tersebut menjadi satu-satunya cara memperoleh keterangan terkini tanpa perjalanan, dan menjadi pihak yang dapat mengingatkan rekan sekantornya secara langsung.
Hal yang sama berlaku bagi pembekalan. Sosialisasi dan panduan pengisian yang disiapkan dalam bentuk rekaman dapat diputar di kecamatan mana pun, tetapi pertanyaan yang muncul sesudah menontonnya tetap memerlukan orang yang dapat ditanya di tempat.
Susunan itu menjelaskan mengapa kepatuhan pelaporan di daerah kepulauan lebih bergantung pada penataan orang daripada pada penambahan aturan. Aturannya sudah sama dengan daerah lain, sedangkan yang berbeda adalah jarak yang harus ditempuh keterangannya. Angka kepatuhan yang baik pada daerah seperti ini karena itu menuntut pekerjaan penataan yang lebih banyak daripada yang terlihat dari angkanya sendiri.
Tiga lapis yang saling menopang
Bila ketiganya disusun, tampak bahwa penguatan integritas di Kabupaten Natuna bertumpu pada tiga lapis yang berbeda sifatnya.
Lapis pertama berupa kewajiban perorangan yang diatur peraturan perundang-undangan, yaitu pelaporan harta kekayaan dan pelaporan pajak tahunan. Lapis ini menjawab pertanyaan mengenai apa yang harus disampaikan.
Lapis kedua berupa pernyataan tertulis, yaitu pakta integritas yang ditandatangani tiap pegawai pada awal tahun dan diketahui atasannya. Lapis ini menjawab pertanyaan mengenai apa saja yang dijanjikan.
Lapis ketiga berupa penunjukan penanggung jawab pada tiap unit kerja. Lapis ini menjawab pertanyaan yang paling sering terlewat, yaitu siapa yang menagih bila kedua lapis sebelumnya tidak berjalan.
Ketiganya tidak dapat saling menggantikan. Kewajiban tanpa penagih akan tergantung pada kesadaran masing-masing, sedangkan penagih tanpa pernyataan tertulis hanya memegang daftar nama tanpa dasar yang disepakati bersama. Ketiga lapis itu pula yang membuat kepatuhan dapat diperiksa kembali pada tahun berikutnya, bukan hanya dirasakan meningkat.
Ke depan, Robertus berharap ASN terus meningkatkan integritas dan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban administrasi. “Hal ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional,” tutupnya.
Redaksi Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna