NATUNA — Nilai Survei Penilaian Integritas Kabupaten Natuna kini terdaftar sebagai salah satu dataset pada portal Satu Data Natuna. Dataset bernama Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) itu tercatat rilis pada 12 Maret 2026, dengan Inspektorat sebagai produsen datanya.
Halaman dataset memuat keterangan yang cukup lengkap. Definisi yang tertulis menyebut nilai SPI sebagai nilai yang menggambarkan tingkat integritas instansi pemerintah berdasarkan hasil survei yang mengukur risiko dan upaya pencegahan korupsi.
Bagian interpretasi menyebut semakin tinggi nilai SPI, semakin baik tingkat integritas instansi dan semakin rendah risiko terjadinya praktik korupsi. Adapun metode perhitungannya disebut mengikuti hasil survei sesuai metode yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Karena metodenya ditetapkan KPK, angka rujukannya pun berada pada KPK. Pada dasbor resmi Survei Penilaian Integritas milik lembaga tersebut, indeks integritas Pemerintah Kabupaten Natuna untuk tahun 2025 tercatat 71,54, dan angka itu masuk kategori rentan.
Ada satu hal yang perlu disampaikan terus terang. Pada halaman dataset di portal Satu Data Natuna, isian untuk tahun 2025 tertulis 20, sedangkan kolom satuannya dibiarkan kosong. Angka itu tidak sama dengan angka pada dasbor KPK untuk tahun yang sama.
Selisihnya tidak dapat dijelaskan sebagai pembulatan atau perbedaan pembacaan. Skala SPI yang dipakai KPK berjalan sampai 100, dengan batas kategori pada 72,9 dan 77,9, sehingga angka 20 berada jauh di luar kisaran yang lazim bagi sebuah pemerintah daerah.
Karena itu naskah ini memakai angka pada dasbor KPK sebagai rujukan, dan mencatat isian pada portal sebagai hal yang perlu diperiksa kembali oleh produsen datanya. Portal Satu Data sendiri mencantumkan alamat surat elektronik Inspektorat Daerah sebagai kontak produsen data, sehingga perbaikan dapat ditempuh melalui jalur yang sudah tersedia.
Keadaan ini justru memperlihatkan kegunaan susunan keterangan pada portal Satu Data. Karena setiap dataset mencantumkan produsen, kontak, satuan, dan metode perhitungan, kejanggalan angka dapat dikenali dan ditelusuri, bukan dibiarkan berpindah tangan sebagai kutipan yang keliru.
Kolom satuan yang dibiarkan kosong pada dataset ini juga layak dilengkapi. Tanpa satuan, pembaca tidak memiliki cara memastikan apakah angka yang tertera merupakan indeks berskala 100, peringkat, atau ukuran lain.
Sebagai pembanding, dua dataset lain dari produsen yang sama mencantumkan satuannya dengan jelas. Dataset Maturitas SPIP dan dataset Peningkatan Kapabilitas APIP sama-sama memakai satuan level, sehingga angka pada keduanya langsung terbaca maksudnya.
Dasbor KPK juga memuat rincian yang tidak tersedia pada portal daerah. Nilai keseluruhan Kabupaten Natuna tahun 2025 terurai menjadi tiga penilaian, yaitu penilaian dari dalam instansi sebesar 74,25, penilaian dari luar instansi sebesar 88,48, dan penilaian dari kalangan ahli sebesar 66,52.
Rincian menurut dimensi juga tersedia di sana, mulai dari pengelolaan pengadaan barang dan jasa sampai sosialisasi antikorupsi. Rincian semacam itu yang memungkinkan perbaikan diarahkan pada bagian tertentu, bukan pada angka keseluruhan yang tidak menunjuk tempat.
Aturan yang menaungi portal itu
Portal Satu Data Natuna bukan laman yang berdiri sendiri. Penyelenggaraannya bersandar pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang juga menjadi salah satu dasar hukum pemeriksaan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah ini.
Kerangka itu membagi peran menjadi beberapa kedudukan yang berbeda. Ada produsen data, yaitu unit yang menghasilkan dan bertanggung jawab atas isi datanya. Ada pula pengelola portal, yang menyediakan tempat dan memastikan datanya dapat dibuka umum.
Pembagian itu menentukan ke mana selisih seperti di atas harus disampaikan. Angka pada sebuah dataset merupakan tanggung jawab produsen datanya, bukan tanggung jawab pengelola lamannya, sehingga pembetulannya pun berada pada produsen tersebut.
Justru karena itulah kolom produsen data dan kontak produsen data pada tiap dataset berkedudukan penting. Tanpa kedua kolom itu, pembaca yang menemukan kejanggalan tidak memiliki alamat untuk menyampaikannya, dan kejanggalan tersebut akan bertahan sampai ada yang kebetulan memeriksanya kembali.
Mengapa dataset ini perlu satuan yang jelas
Kolom satuan yang kosong pada dataset ini menjadi lebih terasa bila dibandingkan dengan dataset lain dari produsen yang sama. Dataset maturitas sistem pengendalian intern memakai satuan level, dan dataset peningkatan kapabilitas aparat pengawasan juga memakai satuan level.
Pada kedua dataset itu, angka 3 berarti tingkat ketiga, bukan nilai tiga dari seratus. Pembaca yang terbiasa dengan keduanya dapat keliru membaca dataset nilai survei integritas, sebab bentuk penyajiannya mirip sedangkan satuannya berbeda jauh.
Kemiripan bentuk itulah yang membuat isian 20 pada dataset ini berisiko disalahartikan. Angka tersebut dapat terbaca sebagai tingkat, sebagai persentase, atau sebagai nilai pada skala seratus, dan ketiganya menghasilkan kesimpulan yang sama sekali berbeda.
Penambahan satu kata pada kolom satuan menutup seluruh kemungkinan salah baca itu sekaligus. Pekerjaan menambahkan satu kata itu kecil, sedangkan akibat dari ketiadaannya tidak kecil bagi pembaca yang mengutipnya.
Selisihnya tidak dapat dijelaskan sebagai soal waktu
Satu penjelasan yang biasanya masuk akal bagi selisih semacam ini adalah perbedaan waktu. Dataset yang disusun sebelum angka resminya terbit memang dapat memuat angka sementara.
Penjelasan itu tidak berlaku di sini. Hasil Survei Penilaian Integritas tahun 2025 diumumkan pada 9 Desember 2025, sedangkan halaman dataset pada portal mencatat tanggal rilisnya pada 12 Maret 2026.
Dengan urutan seperti itu, angka resminya sudah terbit dan terbuka selama tiga bulan lebih ketika datasetnya dirilis. Jadi selisih tersebut bukan soal keterlambatan, melainkan soal isian yang perlu diperiksa kembali.
Catatan ini disampaikan sebagai masukan bagi pemutakhiran berikutnya, bukan sebagai penilaian atas kerja penyusunnya. Pemeriksaan silang antara isian portal dan sumber aslinya merupakan pekerjaan tambahan yang mudah terlewat ketika jumlah datasetnya banyak.
Cara pembaca memeriksanya sendiri
Pembaca yang hendak memastikan angka integritas suatu daerah sebenarnya dapat menempuh jalan yang sederhana. Halaman dataset menyebutkan bahwa metode perhitungannya ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga sumber pembandingnya adalah dasbor resmi lembaga tersebut.
Bila kedua angka sama, keterangan pada dataset dapat dipakai langsung. Bila berbeda, angka pada sumber aslinya yang dipakai, dan selisihnya disampaikan kepada produsen data melalui kontak yang tercantum pada halaman yang sama.
Langkah itu pula yang ditempuh redaksi pada naskah ini. Yang dipakai adalah angka pada dasbor resmi, sedangkan isian portal dicatat apa adanya sebagai hal yang perlu diperiksa kembali. Keduanya disebutkan berdampingan supaya pembaca dapat menilai sendiri, dan bukan hanya menerima pilihan redaksi.
Yang sudah benar pada dataset ini
Catatan di atas tidak berarti dataset ini disusun asal jadi. Halaman datasetnya justru memuat definisi, interpretasi, metode perhitungan, produsen data, dan kontaknya, yaitu susunan keterangan yang tidak selalu tersedia pada laman data pemerintah.
Keterangan metode perhitungan yang menyebut bahwa nilainya ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi pun berguna, sebab dari situlah pembaca dapat menelusuri angka pembandingnya ke sumber aslinya. Penelusuran itu pula yang memungkinkan selisih tersebut ditemukan.
Dengan kata lain, cacat yang dicatat naskah ini justru ditemukan berkat kelengkapan keterangan pada dataset itu sendiri. Data yang terbuka memang lebih mudah ditemukan salahnya, dan justru itulah keuntungannya bila dibandingkan dengan data yang tertutup rapat.
Bagi masyarakat, keterbukaan angka integritas tetap berguna meskipun angkanya sedang tidak menggembirakan. Nilai yang terbuka memungkinkan perkembangan dari tahun ke tahun diikuti siapa saja, dan memungkinkan perbaikan diuji dengan ukuran yang sama pada survei berikutnya. Angka yang disembunyikan justru menghilangkan kemungkinan itu, sebab tidak ada yang dapat dibandingkan. Karena itu dataset ini tetap layak terbit, asalkan isiannya diperbaiki lebih dahulu agar sesuai dengan sumber resminya.
Redaksi Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna