NATUNA — Inspektorat Daerah kerap dibayangkan hanya sebagai pemeriksa yang datang di akhir. Gambaran itu tidak keliru, tetapi tidak lengkap. Daftar produk hukum yang menjadi rujukan kerjanya menunjukkan cakupan yang lebih luas, mulai dari perencanaan pengawasan sampai penanganan pengaduan.
Kedudukan dan kewenangannya diatur tersendiri melalui Peraturan Bupati Natuna Nomor 43 Tahun 2024 tentang Piagam Pengawasan Intern. Adanya piagam semacam ini menempatkan pengawasan internal sebagai fungsi yang dasarnya tertulis, bukan yang batasnya ditentukan kebiasaan.
Pekerjaannya dimulai jauh sebelum pemeriksaan. Peraturan Bupati Natuna Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko mengatur cara memilih sasaran pengawasan. Sasaran tidak dipilih secara merata ke semua tempat, melainkan diarahkan ke bagian yang risikonya paling besar.
Rencana itu kemudian dituangkan setiap tahun. Keputusan Bupati Natuna Nomor 100.3.3.2-1 Tahun 2025 menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah. Dengan adanya program kerja tahunan, perangkat daerah dapat mengetahui bahwa kedatangan pemeriksa bukan kejadian mendadak.
Cara memeriksanya pun diatur. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko mengatur pelaksanaan audit kinerja, sedangkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2025 mengatur kebijakan teknis evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penilaian kinerja organisasi.
Sisi yang jarang disorot adalah penerimaan laporan dari luar. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2023 mengubah aturan sebelumnya mengenai tata cara penanganan pengaduan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2024 melengkapinya dengan pedoman pengelolaan sarana pengaduan pelayanan publik secara elektronik.
Keduanya menandakan bahwa pengaduan diperlakukan sebagai prosedur yang berjalan, dengan tahapan dan penanggung jawabnya sendiri. Ada tata cara penanganannya, dan ada pedoman pengelolaan sarananya, sehingga laporan yang masuk memiliki jalur yang jelas sejak diterima.
Enam lapis pengelola pengaduan
Aturan mengenai pengaduan itu memiliki wujud kelembagaan, dan wujudnya diterangkan Inspektorat Daerah pada paparan tata cara penanganan pengaduan 5 Mei 2025. Pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna disusun berlapis, dari enam kedudukan yang berbeda.
Bupati berkedudukan sebagai pembina, dan Sekretaris Daerah sebagai pengarah. Kepala perangkat daerah menjadi penanggung jawab pada unitnya masing-masing. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai pejabat pengelola pengaduan.
Di bawahnya terdapat pejabat penghubung, yang diisi sekretaris perangkat daerah bersama Kepala Bagian Organisasi. Lapis terakhir adalah pejabat pelaksana, yang dapat diisi kepala bagian, kepala bidang, inspektur pembantu, maupun pejabat fungsional yang disetarakan.
Susunan itu menjelaskan satu hal yang sering disalahpahami. Pengaduan bukan urusan satu meja, dan Inspektorat Daerah bukan satu-satunya pintu. Inspektorat berada pada lapis pelaksana untuk jenis pengaduan tertentu, sedangkan pintu masuknya dapat berada di tempat lain.
Batas kewenangan yang membuat peran mitra jelas
Paparan yang sama membedakan pengaduan menjadi dua golongan. Pengaduan tidak berkadar pengawasan berisi keluhan atas ketidaksesuaian pelayanan dengan standarnya, kritik membangun, dan saran perbaikan kebijakan. Pengaduan berkadar pengawasan berisi penyalahgunaan jabatan atau wewenang, pelanggaran administratif, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran disiplin pegawai.
Aparat pengawasan intern pemerintah hanya menangani golongan yang kedua. Golongan pertama diselesaikan perangkat daerah yang memberikan layanannya sendiri.
Batas itu bekerja dua arah. Bagi masyarakat, batas tersebut menunjukkan ke mana sebuah keluhan sebaiknya disampaikan agar tidak berputar. Bagi Inspektorat Daerah, batas itu menjaga agar pengawasan tidak mengambil alih pekerjaan perangkat daerah, sebab mengambil alih berarti kehilangan kedudukan sebagai penilai atas pekerjaan tersebut.
Peran mitra yang dapat ditagih waktunya
Peran mitra tersebut memiliki ukuran yang dapat diperiksa, bukan sekadar sikap. Pada saat pengaduan diterima, pengadu memperoleh tanda terima atau kode penelusuran, sehingga laporannya dapat ditanyakan kembali.
Tanggapannya pun bertenggat. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan harus memperoleh tanggapan dalam waktu paling lama empat belas hari, terhitung sejak pejabat penghubung pada perangkat daerah terkait menerimanya. Adapun pengaduan yang berkadar pengawasan memiliki tenggat yang lebih panjang, yaitu enam puluh hari, dan tanggapannya harus disertai dokumen maupun bukti pendukungnya.
Adanya tanda terima dan tenggat itulah yang mengubah kemitraan dari kalimat menjadi kewajiban. Mitra yang baik bukan mitra yang selalu membenarkan, melainkan mitra yang menjawab dalam batas waktu yang sudah disepakati.
Pengawasan intern sendiri bukan kebijakan daerah semata. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan instansi pemerintah menyelenggarakan pengendalian intern, termasuk kegiatan pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan.
Kata mencegah pada aturan itu yang membedakan peran mitra dari peran pemeriksa semata. Pencegahan menuntut kehadiran lebih awal, ketika rencana masih dapat diperbaiki, dan bukan hanya kehadiran ketika pekerjaan sudah telanjur berjalan.
Bentuk pendampingan itu terlihat pada kegiatan yang dijalankan. Inspektorat Daerah menyelenggarakan pendampingan pembangunan Zona Integritas bagi unit pelayanan, menyosialisasikan aturan baru melalui rekaman video, dan menyediakan bahan edukasi dalam beberapa daftar putar bertema pada kanal resminya.
Di sisi lain, kewenangan pemeriksaannya tetap ada dan tidak berkurang. Ketika hasil pengawasan menunjukkan ketidaksesuaian, tersedia rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti, dan penyelesaian tindak lanjut itu sendiri menjadi salah satu penanda akuntabilitas sebuah perangkat daerah.
Daftar rujukan itu juga memuat aturan yang menyentuh desa. Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2024 mengatur pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, sehingga cakupan pengawasan internal tidak berhenti pada perangkat daerah di ibu kota kabupaten.
Selain itu terdapat Keputusan Bupati Natuna Nomor 100.3.3.2-77 Tahun 2025 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah. Keberadaan unit tersebut menyediakan tempat resmi bagi pegawai yang menerima pemberian dan tidak dapat menolaknya.
Pengawas yang ikut ditelaah sejawatnya
Ada satu bagian lagi yang melengkapi gambaran peran tersebut, yaitu bahwa mutu pekerjaan pengawasan internal sendiri diperiksa secara berkala oleh sesama aparat pengawasan. Mekanismenya bernama telaah sejawat ekstern.
Dasarnya adalah Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-06/AAIPI/DPN/2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Pelaksanaannya di tingkat wilayah diatur melalui surat Ketua Komite Telaah Sejawat Nomor 06/AAIPI/DPW-KEPRI/2025 tanggal 22 Agustus 2025 mengenai kegiatan telaah sejawat aparat pengawasan intern pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025.
Pada rangkaian tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna memperoleh penugasan sebagai penelaah bagi inspektorat daerah lain di provinsi tersebut. Penugasannya dituangkan dalam Surat Tugas Inspektur Nomor 700.1.1.1/368/INSP.UP4/IX/2025 tanggal 8 September 2025, dan hasilnya dilaporkan melalui Laporan Telaah Sejawat Ekstern Nomor 700.1.2.7/243/INSP-UP4/LHE-TSE/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025.
Yang dinilai pada telaah semacam itu adalah kesesuaian praktik pengawasan intern terhadap standar, dan penilaiannya dibagi dua, yaitu standar atribut dan standar kinerja. Standar atribut menyangkut keadaan yang melekat pada unit pengawasan, sedangkan standar kinerja menyangkut cara pekerjaan pengawasannya dijalankan.
Hasil telaahnya tidak berhenti pada penelaah. Simpulan yang disusun diuji mutunya lebih dahulu oleh Komite Telaah Sejawat, dan tindak lanjut atas hasilnya dipantau pada telaah sejawat periode berikutnya.
Nilai hasil telaah tersebut tidak dimuat pada naskah ini, sebab merupakan penilaian atas instansi lain. Yang menjadi pokok di sini bukan angkanya, melainkan keberadaan mekanismenya, yaitu bahwa unit yang bertugas menilai pekerjaan orang lain juga berdiri sebagai pihak yang dinilai, memakai standar yang sama, oleh sesama pengawas, dan dengan tenggat perbaikan yang ditagih kembali pada periode berikutnya.
Bagi perangkat daerah, cara paling sederhana memanfaatkan peran mitra itu adalah bertanya lebih awal. Saluran konsultasi tersedia, baik secara daring maupun tatap muka, dan bertanya sebelum keputusan diambil jauh lebih murah daripada memperbaiki setelah tercatat sebagai temuan.
Redaksi Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna