NATUNA — Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna menjalankan edukasi antigratifikasi melalui poster resmi dan kanal media sosial instansi. Salah satu poster yang diterbitkan berjudul Himbauan Cegah Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idulfitri, ditujukan kepada rekan-rekan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna.
Isi poster itu disusun dalam dua kolom yang saling melengkapi, yaitu tolak dan laporkan. Susunan dua kolom tersebut menjawab dua keadaan yang berbeda, dan keduanya memang sering terjadi menjelang hari raya.
Kolom pertama berbunyi tolak setiap bentuk gratifikasi yang terkait jabatan. Bentuk yang disebut ada empat, yaitu parsel, hadiah, angpao, serta fasilitas yang terkait fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Penyebutan empat bentuk itu membuat imbauan itu menunjuk pada benda dan keadaan yang nyata, bukan larangan yang mengambang.
Kolom kedua mengatur keadaan yang lebih sulit, yaitu ketika ada pemberian yang tidak dapat ditolak. Untuk keadaan itu poster meminta pemberian tersebut dilaporkan, dengan dua saluran yang disebutkan, yaitu Unit Pengendalian Gratifikasi dan saluran pelaporan resmi lainnya.
Unit Pengendalian Gratifikasi bukan sebutan yang berdiri sendiri. Keputusan Bupati Natuna Nomor 100.3.3.2-77 Tahun 2025 menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah, sehingga saluran yang disebut poster itu memiliki dasar penetapan yang tertulis.
Pada bagian bawah poster tercantum kalimat penegas, yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menolak gratifikasi. Kalimat itu dilengkapi pernyataan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah teladan utama dalam menjaga integritas, independensi, dan etika birokrasi.
Dua kolom itu berasal dari dua pasal
Susunan dua kolom pada poster tersebut bukan pilihan penyusun grafis. Keduanya bersumber pada dua pasal yang berurutan, dan hal itu diterangkan Inspektorat Daerah dalam paparan sosialisasi antikorupsi pada 5 Mei 2025.
Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya. Dari pasal itulah kolom pertama poster berasal, yaitu perintah menolak.
Pasal berikutnya, yaitu Pasal 12C, menyediakan jalan keluar. Ketentuan pada Pasal 12B tidak berlaku apabila penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari pasal itulah kolom kedua berasal, yaitu perintah melaporkan.
Dengan susunan seperti itu, poster tersebut sebenarnya memuat dua jalan keluar yang disediakan undang-undang, bukan dua anjuran moral. Menolak menutup persoalannya sejak awal, sedangkan melaporkan menutupnya sesudah pemberian terlanjur diterima.
Beban pembuktian berpindah pada nilai sepuluh juta
Paparan itu juga menerangkan satu hal yang jarang diketahui, yaitu pembalikan beban pembuktian pada Pasal 12B. Letak bebannya ditentukan nilai pemberiannya.
Untuk gratifikasi bernilai sepuluh juta rupiah atau lebih, pembuktian bahwa pemberian itu bukan suap dibebankan kepada penerimanya. Untuk gratifikasi bernilai kurang dari sepuluh juta rupiah, pembuktian bahwa pemberian itu merupakan suap dibebankan kepada penuntut umum.
Ketentuan itu memberi alasan yang mudah diperhitungkan untuk melapor. Penerima yang tidak melaporkan pemberian bernilai besar berada pada kedudukan yang harus membuktikan sendiri kebersihan pemberian tersebut, dan pembuktian semacam itu jauh lebih sulit daripada mengisi satu formulir pelaporan.
Tujuh belas pengecualian
Aturannya tidak menjaring semua pemberian. Paparan tersebut menerangkan bahwa seluruh gratifikasi wajib dilaporkan pegawai negeri dan penyelenggara negara, kecuali tujuh belas jenis yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019.
Ciri umum pengecualian itu ada tiga, yaitu berlaku umum dengan jenis, persyaratan, dan nilai yang sama serta memenuhi kewajaran, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan berada dalam ranah adat istiadat atau kebiasaan yang wajar.
Contohnya antara lain pemberian dalam lingkup keluarga, yaitu dari kakek atau nenek, orang tua dan mertua, suami atau istri, serta anak dan menantu. Termasuk pula hadiah kejuaraan atau perlombaan yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan, serta pemberian terkait musibah yang dialami penerima maupun keluarganya, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan.
Keberadaan daftar pengecualian itu penting bagi ketenangan bekerja. Tanpa daftar tersebut, imbauan menolak gratifikasi dapat terbaca berlebihan, seolah setiap pemberian dalam kehidupan sehari-hari menjadi persoalan hukum.
Kapan menolak, kapan menerima lalu melapor
Paparan tersebut menyusun sikap terhadap gratifikasi dalam dua keadaan, dan susunannya sama persis dengan dua kolom poster.
Gratifikasi ditolak apabila pemberian itu diterima secara langsung dan sudah terindikasi sebagai gratifikasi yang dianggap suap. Gratifikasi diterima lalu dilaporkan apabila pemberian itu diterima secara tidak langsung, apabila keadaannya sulit untuk menolak, atau apabila penerima ragu mengenai jenis pemberian tersebut.
Keadaan ketiga itu yang paling sering terjadi. Keraguan bukan alasan untuk diam, melainkan alasan untuk melapor, sebab penelaahan atas jenis pemberian merupakan pekerjaan unit pengendalian gratifikasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan beban penerimanya sendiri.
Saluran pelaporannya pun disebut, yaitu formulir gratifikasi yang dapat diunduh pada laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi, surat elektronik pelaporan gratifikasi, datang langsung ke layanan gratifikasi lembaga tersebut, atau menyampaikan surat. Di tingkat daerah, salurannya adalah Unit Pengendalian Gratifikasi.
Mengapa gratifikasi disebut akar
Paparan itu menempatkan gratifikasi pada kedudukan yang tegas, yaitu sebagai akar korupsi. Kedudukan itu berhubungan dengan daftar tujuh golongan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang meliputi kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.
Alasannya bukan besaran nilainya, melainkan akibatnya. Penerimaan gratifikasi menimbulkan kepentingan tersamar dan rasa berkewajiban membalas pemberian, sehingga kemandirian penyelenggara negara ikut tergerus. Akibat itu tidak langsung terlihat, dan justru karena itulah sulit dikenali sejak dini.
Bagi pengawas internal, hal tersebut menyentuh pekerjaannya sendiri. Penilaian yang diberikan pemeriksa kehilangan artinya bila kemandiriannya sudah tergadai lebih dahulu oleh pemberian, sekecil apa pun bentuknya.
Sasaran poster tersebut perlu diperhatikan. Yang dituju bukan masyarakat umum, melainkan pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah sendiri. Artinya imbauan itu diarahkan lebih dahulu ke dalam, kepada pihak yang justru bertugas mengawasi.
Edukasi antigratifikasi tidak berhenti pada poster. Arsip dokumentasi instansi mencatat sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada pihak eksternal yang disampaikan melalui empat kanal, yaitu Facebook, Instagram, YouTube, serta videotron sebagai media informasi publik.
Pada kanal YouTube resminya, bahan mengenai gratifikasi tersedia dalam bentuk daftar putar tersendiri bertajuk pengenalan gratifikasi pada perangkat daerah. Tersedia pula daftar putar mengenai benturan kepentingan di lingkungan pemerintahan, yang temanya berdekatan karena keduanya menyangkut posisi pegawai terhadap pihak luar.
Poster itu sendiri menunjukkan ciri terbitan resmi. Pada bagian atas tercantum lambang Kabupaten Natuna berdampingan dengan logo Inspektorat Daerah, sedangkan pada bagian paling bawah tercantum alamat laman resmi instansi. Ketiga penanda itu memungkinkan pembaca menelusuri sendiri asal posternya.
Pemuatan alamat laman pada poster juga memiliki kegunaan praktis. Pegawai yang ragu mengenai batas antara pemberian biasa dan gratifikasi terkait jabatan dapat menuju laman tersebut untuk mencari saluran konsultasi, tanpa perlu lebih dahulu bertanya kepada rekan kerja.
Pemilihan waktu penerbitan poster juga bukan kebetulan. Menjelang hari raya, pemberian antarpihak meningkat dan batas antara kebiasaan sosial dengan gratifikasi terkait jabatan menjadi paling mudah kabur. Imbauan yang terbit pada waktu itu berfungsi mengingatkan sebelum keadaannya terjadi.
Bagi pegawai, pesan pokok poster itu dapat diringkas menjadi tiga langkah yang berurutan, yaitu mengenali bentuk pemberiannya, menolak bila terkait jabatan, dan melaporkan bila penolakan tidak mungkin dilakukan. Urutan itulah yang membuat pelaporan menjadi jalan keluar, bukan pengakuan kesalahan.
Kegiatan edukasi seperti ini berjalan berulang sepanjang tahun, tidak terikat satu hari pelaksanaan. Poster terbit menjelang hari raya, bahan video tersedia setiap saat pada kanal resmi, sedangkan penayangan pada videotron berlangsung mengikuti jadwal penayangan yang ditetapkan.
Redaksi Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna