Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna, 09 Januari 2023, – Pemerintah Kabupaten Natuna terus mengambil langkah-langkah konkret dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Dua instrumen penting ini menjadi kunci dalam mengawal integritas dan keberlanjutan pelayanan publik. Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna, mengambil inisiatif proaktif dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Melalui program pendampingan, Inspektorat Daerah berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan untuk memastikan proses pelaporan berjalan dengan baik. Inspektorat Daerah menggelar program pendampingan personal untuk memastikan pejabat dan Aparatur Sipil Negara di OPD dan Kecamatan memahami secara menyeluruh tentang proses pengisian LHKPN dan LHKASN. Para pendamping memberikan bimbingan secara langsung, menjawab pertanyaan, memberikan arahan dan mendampingi pengisian pelaporan secara langsung bagi ASN Wajib Lapor, agar pelaporan dapat dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Pendampingan pengisian LHKPN dan LHKASN oleh Inspektorat Daerah merupakan langkah kolaboratif antara pemerintah daerah, OPD, dan Kecamatan dalam memastikan integritas dan transparansi dalam pelaporan harta kekayaan. Diharapkan, upaya ini akan menjadi contoh bagi daerah lain untuk mendorong kepatuhan penuh terhadap kewajiban pelaporan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
LHKPN yang dilaksanakan oleh para penyelenggara negara bertujuan untuk memberikan informasi mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat negara. Dengan dilakukannya LHKPN secara berkala, masyarakat dapat mengawasi dan menilai apakah kekayaan pejabat tersebut sesuai dengan pendapatan yang diterimanya dari gaji resmi ASN. Pada sisi lain, LHKASN merupakan inisiatif untuk mengukur dan memastikan kepatuhan pegawai negeri terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam hal pelaporan harta kekayaan. Langkah ini tidak hanya menciptakan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas para Aparatur Sipil Negara dalam pengelolaan harta pribadi mereka.
Pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses ini tidak dapat diabaikan. Masyarakat diharapkan untuk aktif memberikan masukan dan melaporkan potensi ketidakpatuhan terhadap LHKPN dan LHKASN. Ini akan memberikan dorongan lebih lanjut dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Inspektorat Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan dan mengoptimalkan mekanisme pengawasan. Dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai fokus utama, diharapkan Kabupaten Natuna dapat melangkah menuju pemerintahan yang lebih baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan optimal.