Pendampingan Penyusunan Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk Meningkatkan Keberlanjutan Kinerja OPD dan Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Natuna terus berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan dalam menghadapi berbagai risiko yang sedang maupun yang mungkin akan terjadi. Sebagai bagian dari upaya ini, dilakukan kegiatan pendampingan dalam menyusun dan menyusun, memperbarui Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian pada OPD dan Kecamatan.

Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan terjadinya hal-hal yang melanggar peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Pendampingan dilakukan oleh tim Inspektorat Daerah dengan tujuan memberikan panduan dan bimbingan kepada OPD dan kecamatan terkait identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah. Dalam sesi pendampingan, para pengelola kegiatan terutama pada sub bagian perencanaan OPD didorong untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses identifikasi risiko, mengevaluasi dampak dan kemungkinannya, serta merancang strategi mitigasi yang efektif. Selain itu, diberikan pula pemahaman mendalam tentang pentingnya pembaruan berkala terhadap Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) agar tetap relevan dan responsif terhadap perubahan lingkungan.

Pendampingan ini adalah langkah signifikan dalam memastikan bahwa OPD dan kecamatan dapat mengelola risiko dengan bijak dan dapat menjaga kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan publik. Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang terkelola dengan baik akan menjadi pedoman yang kuat bagi pihak terkait untuk mengambil keputusan yang tepat dan strategis. Pendampingan ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna dalam meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Diharapkan, hasil dari kegiatan ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan sistem manajemen risiko di semua tingkatan pemerintahan. Dengan adanya Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang terstruktur dan terkini, OPD dan kecamatan dapat lebih proaktif dalam menghadapi tantangan, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih lancar dan efisien.